Satu-satu aku sayang ibu

Dua-dua aku sayang ayah

Tiga-tiga aku sayang…

Satu, dua, tiga, sayang semuanya

Ya, syair lagu ini sering saya dengar dinyanyikan oleh anak-anak di bawah umur 7 tahun. Bagi Anda yang pernah mengenyam pendidikan TK* saya percaya sudah hafal syair lagu ini dan tentunya mahir pula menyanyikannya.

Saya sendiri, jujur saja, tak bisa menyanyikan lagu tersebut. Maklum, selain tak pernah sekolah TK, saya pun termasuk orang yang tidak suka menyanyi, kurang suka mendengar musik, apalagi yang berisik. Entah sebabnya apa, saya pun tak begitu tertarik untuk mengetahuinya.

Lantas, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari syair lagu tersebut? Bila dibaca-baca, ada beberapa pengetahuan yang bisa kita gali darinya. Setidaknya, menurut saya, ada tiga hal yang bisa kita diskusikan di sini.

Yang pertama. Lagu ini secara tak langsung mengajarkan nilai-nilai agama dan moral pada anak-anak, pun bagi Anda yang sudah dewasa. Dalam ajarana agama saya, Islam, menghormati, menghargai, menyayangi, dan mendo’akan kedua orang tua merupakan salah satu bentuk amal bakti kita pada keduanya sebagai anak yang shalih. Karena salah satu amal yang, insya Allah, tak akan terputus, hingga kedua orang tua kita tiada adalah do’a anak yang shalih. Selain itu “kasih-sayang pada semuanya” merupakan nilai agama dan moral yang saya percayai sebagai sesuatu yang baik dan diterima siapapun.

Yang kedua. Dari segi bahasa, saya menemukan kata “aku”. Penggunaan kata “aku” yang berarti “saya” sepertinya terasa lebih puitis, romantis, dan menunjukkan rasa kepemilikan terhadap sesuatu yang teramat sangat, possessive.

Kata “aku” saya kesankan puitis karena saya teringat judul puisi karya Chairil Anwar yang terkenal itu. (Mohon maaf bila alasan ini sangatlah dangkal, maklum saya memang tidak mengerti “seni”).

Sedangkan kata “aku” saya kesankan sebagai bentuk rasa kepemilikan yang tinggi, possessive, itu hanya menurut perasaan saya saja. Bagi saya, penggunaan kata “aku” memiliki nilai “rasa” tersendiri yang punya kesan sangat possesive, menunjukkan keegoisan yang tinggi. Karena itu, saya hampir tak pernah menggunakan kata “aku” dalam berbagai kesempatan, baik lisan ataupun tertulis.

Sedangkan bagi mereka yang sering atau selalu menggunakan kata “aku” saya pikir mungkin karena terpengaruh bahasa daerahnya, bahasa ibunya, atau karena kebiasaan pergaulannya. Entahlah, saya tak tahu pastinya.

Oh, iya. Baris ketiga dari syair lagu ini sengaja tak saya tulis utuh karena saya sering mendengar variasinya, plesetannya. Selain karena saya tak hafal lagu ini, pun karena saya sengaja malas mencari tahunya. Padahal bila saya mau, gampang saja, tinggal cari atau bertanya, mudah.

Sedangkan yang ketiga, dari syair lagu tersebut, kita pun bisa bermain-main dengan matematika. Setidaknya kita bisa memulai dari kata-kata “satu, dua, dan tiga.”

Satu dilambangkan “1″, dua dilambangkan “2″, dan tiga dilambangkan dengan “3″.

Bermain-main dengan ketiga bilangan ini, saya sih tak mau yang susah-susah, saya pilih yang sederhana saja, setuju? Juga saya maunya pakai operator tambah saja, biar tak begitu ruwet, biar banyak yang bisa mengikutinya. Syarat untuk bisa mengikuti “main-main” ini pun sederhana, cukup pernah duduk di bangku kelas satu SD atau madrasah Ibtida’iyah.

Baiklah. Bila setuju mari kita mulai main-mainnya.

Dari 1, 2, dan 3, dengan hanya menggunakan operator “+” kita bisa menghasilkan bilangan lain. Misalnya mari kita lihat satu contoh sederhana berikut.

1 + 3 = 4

2+ 3 = 5

1 + 2 + 3 = 6.

Dari contoh ini, sekarang kita punya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari keenam bilangan ini, kita bisa meningkatkan derajat kesulitan “main-main”-nya. Misalkan seperti tampak pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. 3 + 5 + 1 = 3 + 4 + 2 = 1 + 6 + 2 = 9

Gambar 1 menunjukkan lingkaran-lingkaran yang di dalamnya kita pasangi bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lingkaran-lingkaran tersebut kita susun hingga bentuknya seperti segitiga. Bila kita jumlahkan bilangan-bilangan pada sisi-sisi “segitiga” tersebut, maka jumlahnya ternyata sama. Yaitu,

3 + 5 + 1 = 9

3 + 4 + 2 = 9

1 + 6 + 2 = 9

Nah, cara pengaturan posisi bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 hingga menghasilkan susunan seperti Gambar 1 ternyata tidaklah tunggal. Artinya, masih banyak kemungkinan lainnya. Misalnya seperti berikut ini.

Lingkaran pada “baris” pertama bisa kita isi bilangan 6;

Lingkaran-lingkaran pada baris kedua bisa diisi dengan 3 dan 1; dan

Lingkaran-lingkaran pada baris ketiga bisa kita isi dengan 2, 5, dan 4.

Sehingga jumlah bilangan di tiap sisi “segitiga” yang terbentuk adalah 6 + 3 + 2 = 6 + 1 + 4 = 2 + 5 + 4 = 11.

Nah, masihkah ada susunan lain? Silakan Anda mencarinya sebagai latihan ringan. Selamat mencoba!

Sebenarnya masih banyak yang bisa kita “main”kan dari bilangan 1, 2, dan 3 walau hanya dengan operasi “+”. Tapi sepertinya, nanti artikel ini kepanjangan deh. Makanya, saya cukupkan sampai di sini saja ya?

=======================================================

Ya sudah segitu dulu saja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di tulisan berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan yang terpenting, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.

=======================================================

#Artikel ini pertama kali diterbitkan di blog Bicara Matematika. Sejak  22 Agustus 2007 hingga 14 September 2007 sudah dibaca oleh lebih dari 380 pembaca.

# Artikel ini saya kategorikan utamanya dalam bidang: Pendidikan Matematika.

Sesekali lakukanlah survei di tempat keramaian yang dihadiri anak-anak muda terpelajar. Lantas, berbasa-basilah untuk bertanya tentang cita-cita mereka. Andaikan ada 10 anak muda yang Anda tanyai, berapakah yang bercita-cita menjadi seorang guru? Tidak usah terkejut seandainya hanya beberapa gelintir saja –bahkan bisa jadi nihil– anak muda yang dengan amat sadar memiliki cita-cita dan “dunia panggilan” untuk menjadi seorang guru. Mereka adalah anak-anak muda yang cerdas. Potret generasi masa kini yang (nyaris) tak pernah bersentuhan dengan penderitaan hidup. Orang tua mereka telah membukakan jalan ke “peradaban” baru; intelek, gaul, punya kelengkapan asesori untuk bisa hidup secara modern dan global. Pendeknya, generasi muda terpelajar Indonesia masa kini telah mampu menikmati berbagai “kemanjaan” hidup.

Disadari atau tidak, kemanjaan hidup dalam lingkungan keluarga akan berpengaruh terhadap pola dan gaya hidup. Kalau sejak kecil mereka telah terbiasa hidup dalam desain budaya yang sarat kemanjaan dalam lingkungan keluarga, kelak setelah dewasa pun diduga akan mengadopsi pola dan gaya hidup yang telah mereka terapkan sejak kecil.

Anak-anak dibesarkan oleh zamannya. Seiring dengan makin maraknya pola hidup pragmatis yang dikibarkan oleh bendera konsumtivisme, materialisme, dan hedonisme, anak-anak muda masa kini memiliki kecenderungan untuk berpikir praktis dan pragmatis. Apresiasi terhadap sikap dan pola hidup yang menghargai proses dan kerja keras (nyaris) hilang dalam “kamus” kehidupan kaum muda. Kondisi itu diperparah dengan miskinnya keteladanan orang tua dan kaum elite yang secara sosial mestinya bisa menjadi anutan. Mereka bukannya menunjukkan kesalehan, baik individu maupun sosial, tetapi justru menampakkan praktik hidup yang sarat dengan berbagai perilaku amoral. Untuk mencapai tujuan, mereka tak jarang menghalalkan segala cara, bermimpi sukses ala Abu Nawas dengan menerapkan cara-cara magis, bahkan tak jarang menggunakan ilmu permalingan yang dalam ajaran agama apa pun jelas-jelas dilarang. Kursi empuk kepejabatan tak jarang didapat dengan cara-cara curang dengan cara menggunakan uang pelicin atau menggunakan umpan untuk menjerat relasinya. Ironisnya, perilaku tak terpuji semacam itu sudah merasuki dunia pendidikan kita yang notabene menjadi “kawah candradimuka” peradaban. Jual beli gelar –bahkan konon hingga jenjang S3– atau kuliah instan, misalnya, sudah bukan rahasia lagi. Sungguh, sebuah “drama” di atas panggung kehidupan sosial negeri ini yang membikin “miris” para pemburu kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Kondisi tersebut diperparah dengan makin permisifnya masyarakat terhadap berbagai tindakan amoral dan tak terpuji yang tampak vulgar di atas panggung kehidupan sosial kita. Hal mitu bisa dilihat dan disaksikan dengan jelas oleh anak-anak muda kita. Lantas, bagaimana peran institusi pendidikan dalam menghadapi situasi semacam itu?

Secara jujur mesti diakui, ada kontradiksi nilai yang acapkali bertentangan secara diametral. Di sekolah, para murid tidak hanya sekadar diajar, tetapi juga dididik. Mereka diharapkan mampu mengapreasiasi dan menginternalisasi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan melalui berbagai dimensi pelajaran di sekolah. Namun, anak-anak muda kita bisa dengan mudah dan gamblang melihat berbagai perilaku dan tindakan tak terpuji yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita. Imbasnya, terjadi kontradiksi nilai antara apa yang ditanamkan dan ditaburkan di sekolah dengan berbagai ulah tak terpuji yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita. Tak mengherankan jika para pelajar kita memiliki “kepribadian terbelah”; menganut nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah atau larut dalam berbagai tindakan anomali sosial yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita.

Ketika kepribadian kaum muda kita terbelah dan dihadapkan pada dua kondisi yang saling bertentangan, konon, mereka cenderung akan mengambil sikap dan tindakan yang sesuai dengan sifat agresif dan naluri purba mereka yang tengah bergolak. Tak berlebihan apabila kaum remaja kita –yang sebenarnya tergolong cerdas dan hidup dalam lingkungan keluarga yang mapan– sering kali terjebak pada perilaku yang kurang terpuji.

Lantas, apa hubungannya dengan judul tulisan ini? Secara tidak langsung mungkin tidak ada benang merahnya. Tapi marilah kita coba refleksi sejenak. Anak-anak muda yang sangat cerdas dan hidup dalam lingkungan keluarga yang mapan itu sebenarnya merupakan aset bangsa yang luar biasa besarnya. Mereka kelak diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang sanggup membawa bangsa dan negeri ini menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat.

Salah satu pendorong dinamika dan gerak peradaban adalah pendidikan. Maju mundurunya dunia pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Gurulah yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan sehingga mereka memiliki peran strategis dalam “melahirkan” anak-anak bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, sosial, dan spiritual. Namun, agaknya apresiasi masyarakat dan pemerintah pun masih menimbulkan tanda tanya? Sudahkah masyarakat memosisikan guru pada aras yang sebenarnya? Bagaimanakah perhatian pemerintah dalam mengangkat harkat dan kehormatan guru selain melalui lagu “Hymne Guru” yang lebih terasa sebagai sebuah sindiran dan parodi ketimbang penghormatan?

Daftar pertanyaan semacam itu masih bisa terus bertambah seiring dengan makin banyaknya derita guru, mulai dari penghasilannya yang pas-pasan, guru tukang ojek, hingga penjual rokok ketengan. Dus, dari sisi mana pun jadi guru itu sangat tidak menguntungkan. Secara sosial, guru tak jarang mendapatkan perlakuan “istimewa” sehingga pantang berbuat khilaf dan dosa. Secara ekonomi sangat jelas. Penghasilan guru belum menjanjikan untuk bisa hidup layak. Rumah pun terpaksa masih ngontrak. Kalau mampu beli, umumnya mereka pilih rumah tipe RSSSSSSSS (Rumah sangat sederhana sekali sampai-sampai selonjor saja susah sekali.

Dalam penafsiran awam saya, rendahnya minat anak-anak muda Indonesia yang cerdas untuk menjadi guru lebih disebabkan oleh tingkat status sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan. Lihat saja mahasiswa calon guru yang masuk ke LPTK. Sebagian besar di antara mereka lantaran “tersesat” dan terpaksa setelah gagal masuk ke perguruan tinggi. Ini artinya, guru dalam dunia pendidikan kita selama ini hanya berasal dari mahasiswa “sisa-sisa”. Tak heran apabila setelah lulus pun mereka terpaksa jadi guru setelah gagal bersaing mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Tak heran pula apabila mereka pun gagal “melahirkan” manusia-manusia (baca: lulusan) unggulan.

Pemerintah agaknya sudah mulai “melirik” peran guru dalam membangun peradaban bangsa yang lebih terhormat dan bermartabat. Program sertifikasi guru, misalnya, dinilai sebagian kalangan sebagai cara strategis untuk meningkatkan kompetensi akademik dan kualifikasi guru sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun, tak jarang juga yang berpandangan bahwa program semacam itu hanya memboroskan uang negara. Prosedurnya pun dibikin rumit. Guru-guru muda yang kreatif dan potensial untuk “mendongkrak” mutu pendidikan jutru terkesan dikebiri dan dimarginalkan. Hanya mereka yang sudah punya “jam kerja” tinggi yang terjaring untuk mengikutinya. (Jangan-jangan anggarannya memang belum siap sehingga perlu didesain melalui prosedur yang rumit sambil menunggu perkembangan anggaran). Saya setuju dengan pandangan Ersis Warmansyah Abbas, kalau memang memiliki “kemauan politik” untuk memperhatikan nasib guru, kenapa mesti harus mengikuti ujian sertifikasi? Bukankah mereka sudah mendapatkan bekal yang cukup dari LPTK tempat menimba ilmu? Apakah setelah dinyatakan lulus uji sertifikasi dengan sendirinya mutu pendidikan akan terdongkrak?

Nah, jika nasib guru terus-terusan diabaikan, guru akan menjadi sebuah generasi yang hilang. Bukan tidak mungkin negeri ini akan “kehabisan” guru lantaran tak banyak generasi muda yang tertarik untuk menggelutinya. Kalau kekhawatiran ini benar, siap-siaplah untuk hidup di sebuah negeri yang tidak mengenal peradaban. Nah, bagaimana? ***

Oleh: Sawali

Tiba-tiba saya teringat Sisyphus. Tokoh fiktif dalam mitos Yunani kuno yang diperkenalkan oleh Albert Camus itu, menurut hemat saya, layak dijadikan sebagai analogi terhadap kebijakan “penguasa pendidikan” negeri ini yang suka bongkar pasang kurikulum. Konon, lantaran mengetahui rahasia para dewa, Sisyphus dikutuk dan harus mengangkat batu ke puncak gunung. Namun, selalu gagal. Batu itu kembali menggelinding ke lembah dan Sisyphus harus kembali mengangkatnya ke puncak. Berulang-ulang. Saini KM dalam sebuah puisinya menggambarkan sosok Sisyphus seperti berikut ini.

Sisyphus

Dan batu kembali ke jurang menggelundung.
Bolak-balik beribu tahun: beribu tahun
Sisyphus mendorong batu ke puncak gunung
kau mendaki dan tergelincir, jatuh dan bangun.

Jatuh dan bangkit di Babel, Sodom dan Gomorah
Auschwitz, Hiroshima-Nagasaki dan Vietnam.
Dan dari dasar derita, dengan nafas tersengal
kau berseru ke langit: Apakah artinya ini?

Langit menjawabmu dengan biru, dengan bisu.
Kau pun bangkit lagi; pucat, berdebu dan luka
kembali mendaki dan memandang Angkasa. Mungkin
itulah artinya: Payah dan luka kau tak tunduk.

Sikap yang memancarkan semangat pantang menyerah atau sebuah kesia-siaan abadi? Ya, dalam penafsiran saya, legenda Sisyphus mengandung dua muatan nilai yang kontradiktif. Pertama, me-”nonsens”-kan sikap putus asa dalam mencapai sesuatu. Meski gagal berulang-ulang, aksi harus terus dilanjutkan. Kedua, kesia-siaan dalam menjalankan aksi yang tak kunjung usai.

Sekarang, kita mencoba melakukan kilas balik terhadap perubahan kurikulum di negeri ini. Setidaknya sudah tujuh kali perubahan kurikulum tercatat dalam sejarah, yakni Kurikulum 1962, 1968, 1975, 1984, 1994, KBK, dan KTSP. Namun, apa dampaknya terhadap kemajuan peradaban bangsa? Sudahkah pendidikan di negeri ini mampu melahirkan anak-anak bangsa yang visioner; yang mampu membawa bangsa ini berdiri sejajar dan terhormat dengan negara lain di kancah global? Sudahkah “rahim” dunia pendidikan kita melahirkan generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial?

Secara jujur, kita mesti mengerutkan jidat berulang-ulang. Secara riil dan kasat mata, kita bisa menyaksikan betapa dunia pendidikan kita hanya berada di “puncak menara gading” kehidupan yang jauh dari sentuhan realitas persoalan keseharian. Proses pendidikan kita menafikan persoalan-persoalan yang relevan dengan konteks keseharian dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsanya. Tak heran jika setelah lulus pun keluaran pendidikan kita seperti “rusa masuk kampung”. Merasa asing dengan lingkungan masyarakatnya sendiri. Dalam “Sajak Seonggok Jagung di Kamar” WS Rendra membuat satire dalam lirik berikut ini.

…………..
Seonggok jagung di kamar
tak akan menolong seorang pemuda
yang pandangan hidupnya berasal dari buku,
dan tidak dari kehidupan.
Yang tidak terlatih dalam metode,
dan hanya penuh hafalan kesimpulan,
yang hanya terlatih sebagai pemakai,
tetapi kurang latihan bebas berkarya.
Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan
…………..

(Agaknya generasi muda di negeri ini memang telah didesain untuk menjadi “penghafal kelas wahid” dan tak pernah diberi ruang dan kesempatan untuk berkarya secara bebas di sekolah kita.)

Reformasi pendidikan –meminjam istilah Abdul Halim Fathani– memang perlu dimulai dari pembaruan di bidang kurikulum. Sebab, kurikulum merupakan semacam satelit yang melacak dan memberi identitas edukatif bagi setiap siklus pendidikan. Secara pedagogis dan didaktis, tujuan kurikulum adalah untuk mempercantik busana kultural maupun formatif, baik itu melalui pengayaan berkesinambungan atas identitas intelektual anak didik mulai TK sampai perguruan tinggi, atau melalui penguatan otonomi pendidikan yang sifatnya subsidiaris, jauh dari sentralisasi edukatif, secara didaktis memberi otonomi pada anak didik sebagai agen yang belajar sesuai kapasitas dan kemampuannya.

Dengan nada sinis, Prof. Aleks Maryunis, guru besar Universitas Negeri Padang (2006), menyatakan bahwa selama ini pemerintah sibuk mengurusi dan membenahi dokumen tertulisnya saja. Menurutnya, perubahan kurikulum di negara kita kebanyakan menitikberatkan pada perubahan konsep tertulis, tanpa mau memperbaiki proses pelaksanaannya di tingkat sekolah. Kurikulum di Indonesia sebenarnya memiliki empat dimensi dasar, yakni konsep dasar kurikulum, dokumen tertulis, pelaksanaan, dan hasil belajar siswa. Di Indonesia yang kerap mengalami perubahan hanya dimensi dokumen tertulis berupa buku-buku pelajaran dan silabus saja yang sudah dilaksanakan. Persoalan proses dan hasilnya, tak pernah mampu dijawab oleh kurikulum pendidikan kita.

Apa yang dikemukakan oleh Prof. Aleks Maryunis tampaknya tidak berlebihan. Kebijakan bongkar pasang kurikulum dinilai tidak berimbas positif terhadap peningkatan mutu pendidikan karena yang diurus hanya sekadar dokumen administratif. Agaknya fenomena ini sudah menjadi rahasia umum sejak zaman “baheula”. Negeri kita, konon, memang lebih mementingkan urusan administrasi ketimbang substansi. Proses akreditasi sekolah, misalnya, pun lebih banyak menggunakan dokumen dan bukti-bukti fisik –dan ini pasti amat gampang direkayasa– sebagai instrumen penilaian ketimbang kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan. Tak heran kalau banyak institusi pendidikan di negeri ini yang mentereng gedungnya, tertib administrasinya, tapi sebenarnya sangat rapuh. Kalau boleh diibaratkan, insitusi pendidikan banyak yang seperti kaus lampu “petromax”. Dari luar tampak mentereng, tapi kena sentuhan angin sedikit saja langsung hancur. Dengan kata lain, institusi pendidikan kita baru memiliki kemampuan sebatas “pamer” administrasi.

Akibat atmosfer dunia pendidikan kita yang timpang dan tersaruk-saruk semacam itu, sejak 1962 negeri kita (nyaris) gagal melahirkan sosok negarawan sejati, politisi ulung, ekonom jempolan, pebisnis visioner, atau demokrat elegan yang mau dan sanggup “berdarah-darah” mengangkat pamor negeri ini di mata dunia. Yang tampak telanjang di depan mata kita justru para politisi “kacangan” yang hanya mampu gembar-gembor di atas mimbar kampanye, pebisnis ala kaum borjuis yang suka menumpuk-numpuk harta tanpa memedulikan nasib jutaan penganggur dan kaum dhuafa, para elite negara yang suka berkonflik dan menaburkan jurus “balas dendam” demi menyelamatkan kepentingan dan aset-asetnya. Yang lebih mencemaskan, para koruptor makin bergentayangan di berbagai lapis dan lini birokrasi akibat tumpulnya “pedang” hukum yang mampu mengalgojo dan menyeret pengemplang harta negara itu ke penjara.

Menurut hemat saya, kurikulum memang penting sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Namun, hal itu akan sia-sia –seperti nasib Sisyphus– kalau tidak dibarengi dengan pemberdayaan komponen lain secara simultan dan holistik. Profesionalisme guru, misalnya, sejak dulu sudah gencar digembar-gemborkan, betapa amat vitalnya peran mereka sebagai “lokomotif” pendidikan. Tapi, realitas yang muncul, guru hanya dianggap sebagai “objek”, bahkan hanya sebatas dimaknai sebagai “tukang ajar” saja. Lihat saja ketika KTSP diberlakukan. Para guru disibukkan dengan penyusunan dokumen silabus dan RPP. Namun, bagaimana silabus dan RPP diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, sama sekali tidak diperhitungkan. Itu artinya, kurikulum kita selama ini memang hanya sekadar pembenahan dokumen saja. Persoalan implementasi dan aplikasinya? Wah, jangan tanyakan, Bung! Itu berada dalam barisan pertanyaan yang paling buncit untuk dijawab.  ***

Ketika rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto tumbang pada bulan Mei 1998, serta-merta angin reformasi berhembus kencang di berbagai lapis dan lini kehidupan masyarakat. Kran demokrasi yang selama ini mampet(-pet) terbuka lebar-lebar hingga nyemprot ke mana-mana. Unjuk rasa marak di jalan-jalan protokol. Rakyat seperti terbebas dari ruang karantina dan sel penjara yang busuk. Atmosfer sosial dan politik menjadi demikian bebas dan terbuka. Semua kalangan terbius dalam aroma kebebasan yang berlewah; terjebak dalam suasana euforia. Kebebasan yang begitu terbuka tak jarang membuat banyak orang “mabuk” reformasi. Semua orang ingin berlomba melakukan reformasi dengan cara mereka sendiri. Sedemikian jauh reformasi berjalan di atas panggung sosial-politik negeri sampai-sampai menimbulkan dampak terjadinya konflik horisontal dan terbuka antarkampung, antaretnis, atau antarkelompok.

Lantas, bagaimana dengan reformasi dalam dunia pendidikan (baca: persekolahan) kita? Harus diakui, reformasi di dunia persekolahan kita berjalan lamban, kalau tidak boleh dibilang “jalan di tempat”. Menurut hemat saya, paling tidak ada tiga penghambat laju reformasi sekolah. Pertama, faktor kepemimpinan sekolah yang cenderung masih bergaya feodalistis. Ini merupakan faktor kultural yang amat sulit untuk diubah. Masih amat jarang kepala sekolah di negeri ini yang dengan amat sadar mau melakukan perubahan. Status quo dan kenyamanan merupakan jalan yang paling gampang bagi seorang kepala sekolah untuk tetap menduduki kursinya. Ironisnya, ketika ada guru yang dengan kreatif mencoba melakukan inovasi pembelajaran di kelas dianggap “nyleneh” dan tidak becus mengajar, apalagi kalau suasana kelas ramai. Kepemimpinan semacam itu tak lepas dari proses rekruitmen yang salah urus. Untuk menjadi seorang kepala sekolah, mereka tak jarang harus menebusnya dengan duwit puluhan juta rupiah. Bagaimana mungkin bisa mengharapkan kinerja kepala sekolah yang bermutu kalau proses awalnya saja sudah amburadul dan beraroma suap? Nalar awam pun bisa menebak kalau selama menjadi kepala sekolah, mereka hanya akan berupaya bagaimana caranya agar uang yang digunakan untuk membeli jabatan bisa secepatnya impas.

Kedua, munculnya sikap apatis dan masa bodoh dari segenap stakeholder sekolah terhadap perubahan. Komite sekolah sebagai pengganti BP3 yang diharapkan mampu menjadi kekuatan kontrol terhadap kepemimpinan dan manajemen sekolah pun hanya sebatas papan nama. Mereka cenderung menjadi stempel yang mengamini hampir semua kebijakan dan keputusan sang kepala sekolah. Yang lebih celaka, yang menjadi pengurus komite sekolah pada umumnya wali murid yang dinilai tidak banyak tingkah dan bisa diajak kerja sama alias berkongkalingkong untuk mengambil kebijakan yang bisa menguntungkan sang kepala sekolah.

Ketiga, kinerja pengawas sekolah yang buruk. Tugas mereka tak lebih hanyalah melakukan supervisi administrasi di ruang kepala sekolah. Kalau melakukan supervisi kepada guru pun, mereka cenderung bersikap instruktif, komando, bahkan menakut-nakuti. Supervisi klinis yang diharapkan mampu membantu guru dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran pun tak bisa jalan. Yang lebih celaka, tak jarang pengawas yang hanya duduk-duduk di ruang kepala sekolah, ngobrol ngalor-ngidul, lantas pulang setelah menerima amplop.

Sungguh ironis. Ketika arus reformasi begitu deras mengalir ke berbagai sudut, dunia persekolahan yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan agen peradaban tak lebih hanya seperti “sapi ompong” yang mandul. Sistem memang telah berubah. Pola sentralistis telah berubah alurnya menjadi gaya desentralistis melalui gerakan otonomi sekolah. Namun, perubahan sistem semacam itu tidak bisa jalan kalau tidak diimbangi dengan perubahan kultural di tingkat bawah. Manajemen berbasis sekolah (MBS) pun hanya retorika dan slogan yang hanya gencar digembar-gemborkan di ruang-ruang seminar.

Kini, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai implementasi Permendiknas No. 22, 23, dan 24 tahun 2006 sudah memasuki tahun kedua, khususnya bagi sekolah yang sudah mengujicobakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KTSP ini akan bisa berjalan mulus apabila reformasi sekolah diimplementasikan secara baik diimbangi dengan kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, egaliter, transparan, dan partisipatif. KTSP mengisyaratkan adanya pemberdayaan segenap komponen sekolah secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga mereka bisa menyusun draft kurikulum (dokumen I) yang sesuai dengan kondisi sekolah, latar belakang sosial budaya masyarakat setempat, dan potensi siswa didik. Selain itu, para pendidik juga mampu menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) –dokumen II– dengan cara yang benar sehingga benar-benar mampu untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Namun, secara riil harus jujur diakui, sekolah masih selalu “minta petunjuk dari atas” dan masih jarang yang memiliki inisiatif untuk menyusun KTSP yang benar-benar mencerminkan karakter dan kultur sekolah. Tak berlebihan kalau ada yang memplesetkan KTSP menjadi Kurikulum Tetap Sama Produknya –lantaran hanya hasil copy-paste dari sekolah lain.

Seiring dengan diimplementasikannya KTSP, kini sudah saatnya reformasi sekolah jangan hanya sekadar jadi wacana, tetapi sudah menyatu ke dalam sendi-sendi kehidupan sekolah diiringi dengan perubahan pola kepemimpinan kepala sekolah dari gaya feodalistis menjadi gaya demokratis, egaliter, transparan, dan partisipatif. Kalau tak ada perubahan, jangan harapkan KTSP akan bermakna untuk kepentingan pengembangan kompetensi peserta didik. Bahkan, bukan tidak mungkin perubahan kurikulum yang berkali-kali terjadi hanya berupa perubahan konsep, bukan perubahan substansi dan implementasi. Kalau hal ini benar, celakalah dunia persekolahan kita. Hanya gagah di konsep, tetapi “mlempem” di tingkat aplikasi dan implementasi. ***

Seiring dengan dinamika peradaban yang terus bergerak menuju arus globalisasi, bahasa Indonesia dihadapkan pada persoalan yang semakin rumit dan kompleks. Pertama, dalam hakikatnya sebagai bahasa komunikasi, bahasa Indonesia dituntut untuk bersikap luwes dan terbuka terhadap pengaruh asing. Hal ini cukup beralasan, sebab kondisi zaman yang semakin kosmopolit dalam satu pusaran global dan mondial, bahasa Indonesia harus mampu menjalankan peran interaksi yang praktis antara komunikator dan komunikan. Artinya, setiap peristiwa komunikasi yang menggunakan media bahasa Indonesia harus bisa menciptakan suasana interaktif dan kondusif, sehingga mudah dipahami dan terhindar dari kemungkinan salah tafsir.

Kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia harus tetap mampu menunjukkan jatidirinya sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya di tengah-tengah pergaulan antarbangsa di dunia. Hal ini sangat penting disadari, sebab modernisasi yang demikian gencar merasuki sendi-sendi kehidupan bangsa dikhawatirkan akan menggerus jatidiri bangsa yang selama ini kita banggakan dan kita agung-agungkan. “Ruh” heroisme, patriotisme, dan nasionalisme yang dulu gencar digelorakan oleh para pendahulu negeri harus tetap menjadi basis moral yang kukuh dan kuat dalam menyikapi berbagai macam bentuk modernisasi di segenap sektor kehidupan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sebagai bagian jatidiri bangsa harus tetap menampakkan kesejatian dan wujud hakikinya di tengah-tengah kuatnya arus modernisasi.

Ketiga, bahasa Indonesia dituntut untuk mampu menjadi bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) seiring dengan pesatnya laju perkembangan industri dan Iptek. Ini artinya, bahasa Indonesia harus mampu menerjemahkan dan diterjemahkan oleh bahasa lain yang lebih dahulu menyentuh aspek industri dan Iptek. Persoalannya sekarang, mampukah bahasa Indonesia berdiri tegas di tengah-tengah tuntutan modenisasi, tetapi tetap sanggup mempertahankan jatidirinya sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya? Sanggupkah bahasa Indonesia menjadi bahasa pengembangan Iptek yang wibawa dan terhormat, sejajar dengan bahasa-bahasa lain di dunia?masih setia dan banggakah para penuturnya untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berbagai wacana komunikasi?

Tanpa Sosialisasi
Kalau kita melihat fakta di lapangan, perhatian dna kepedulian kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara jujur harus diakui belum sesuai harapan. Keluhan tentang rendahnya mutu pemakaian bahasa Indonesia sudah lama terdengar. Ironisnya, belum juga ada kemauan baik untuk menggunakan sekaligus meningkatkan mutu berbahasa. Tidak sedikit kita mendengar bahasa para pejabat yang rancu dan payah kosakatanya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Tidak jarang kita mendengar tokoh-tokoh publik yang begitu mudah melakukan manipulasi bahasa. Yang lebih mencemaskan, kita masih terlalu mengagungkan nilai-nilai modern sehingga merasa lebih terhormat dan terpelajar jika dalam bertutur menyelipkan setumpuk istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Memang, bahasa Indonesia tidak antimodernisasi. Bahas akita cukup terbuka terhadap pengaruh bahasa asing. Akan tetapi, rasa rendah diri (inferior) yang berlebihan dalam menggunakan bahasa sendiri justru mencerminkan sikap masa bodoh yang bisa melunturkan kesetiaan, kecintaan, dan kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Haruskah bahasa Indonesia disingkirkan sebagai tuan rumah di negeri sendiri?
Menurut hemat penulis, kondisi di atas setidaknya dilatarbelakangi oleh dua sebab yang ckup mendasar. Pertama, masih kuatnya opini di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam berbahasa yang penting bisa dipahami. Imbasnya, ketaatasasan terhadap kaidah bahasa yang berlaku menjadi nihil.

Kaidah-kaidah kebahasaan yang telah diluncurkan oleh Pusat Bahasa, eeprti Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (EYD), Pedoman Umum Pembentukan Istilah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diharapkan menjadi acuan normatif masyarakat dalam berbahasa, tampaknya tidak pernah “laku”. Persoalan kebahasaab seolah-olah hanya menjadi urusan para pakar, pemerhati, dan peminata masalah kebahasaan. Yang lebih parah, masyarakat menganggap bahwa kaidah bahasa hanya akan membuat suasana komunikasi menjadi kaku dan tidak komunikatif.
Opini tersebut diperparaha dengan minimnya keteladanan dari “elite” tertentu yang seharusnya menjadi “patron” berbahasa yang baik dan benar, justru mempermainkan dan memanipulasi bahasa sesuai dengan selera dan kepentingannya. Akibatnya, sikap latah masyarakat kita yang cenderung paternalistik merasa tak “berdosa”, bahkan menjadi sebuah kebanggan ketika meniru bahasa kaum “elite”.
Kedua, kurang gencarnya pemerintah –dalam hal ini Pusat Bahasa sebagai “tangan panjang”-nya—melakukan upaya sosialisasi kaidah bahasa kepada masyarakat luas, bahkan bisa dikatakan nyaris tanpa sosialisasi. Pemerintah sekadar menyosialisasikan slogan dan “jargon” kebehasaan dengan memanfaatkan momentum seremonial tertentu dalam Bulan Bahasa. Dengan kata lain, slogan “Gunakanlah Bahasa yang Baik dan Benar” yang sering kita baca lewat berbagai media (cetak/elektronik) terkesan hanya sekadar retorika untuk menutupi sikap masa bodoh dan ketidakpedulian dalam menangani masalah-masalah kebahasaan.
Kaidah bahasa yang diluncurkan itu pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesamaan persepsi dalam pemakaian bahasa, sehingga terjadi kesepahaman manka antara komunikator dan komunikan. Dengan demikian, kebijakan para pakar atau perencana bahasa dalam meng-“kodifikasi” kaidah mestinya harus tetap mengacu pada kecenderungan-kecenderungan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat sehingga kaidah yang diluncurkan tidak kaku dan dipaksanakan. Kecenderungan masyarakat yang sering menggunakan istilah asing , baik dalam ragam lisan maupun tulis, harus diserap dan diakomodasi oleh para perencana bahasa sebagai masukan berharga dalam merumuskan konsep kebahasaan pada masa yang akan datang. Artinya, kecenderungan modernisasi bahasa yang kini mulai marak di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai ragama mesti disikapi secara arif. Dengan kata lain, modrnisasi sangat diperlukan dalam menghadapi pusaran arus global dan mondial sehingga bahasa kita benar-benar mampu menjadi bahasa komunikasi yang praktis, efektif, luwes, dan terbuka. Namun demikian, kita jangan sampai dalam modernisasi bahasa yang berlebihan sehingga melunturkan kesetiaan, kecintaan, dan kebangaan kita terhadap bahasa nasional dan bahasa negara.

Tiga Agenda
Pada sisi lain, upaya pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar tampaknya hanya akan menjadi slogan dan retorika apabila tidak diimbangi dengan gencarnya sosialisasi kaidah bahasa baku di berbagai lini dan lapisan masayarakat. Mengharapkan keteladanan generasi sekarang jelas merupakan hal yang berlebihan. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan kultur sebuah generasi. Yang kita butuhkan saat ini ialah lahirnya sebuah generasi yang dengan amat sadar memiliki tradisi berbahasa yang jujur, lugas, logis, dan taat asas terhadap kaidah yang berlaku.
Berkenaan dengan hal tersebut, setidaknya ada tiga agenda pokok yang penting segera digarap agar mampu melahirkan sebuah generasi yang memiliki tradisi berbahasa yang baik dan benar. Pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Lembaga pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk mencetak generas yang memiliki kepekaan, emosional, sosial, dan intelektual. Bahasa jelas akan terbina dengan baik apabila sejak dini anak-anak bangsa yang kini tengah gencar menuntut ilmu dilatih dan dibina secara serius dan intensif. Bukan menjadikan mereka sebagai pakar bahasa, melainkan bagaimana mereka mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar peristiwa tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan maupun tulisan. Tentu saja, hal ini memerlukan kesiapan fasilitas berbahas ayang memadai dengan bimbingan guru yang profesional.
Kedua, menciptakan suasana lingkungan yang kondusif yang mampu merangsang anak untuk berbahasa dengan baik dan benar. Media televisi yang demikian akrab dengan dunia anak harus mampu memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik, bukannya malah melakukan “perusakan” bahasa melalui ejaan, kosakata, maupu sintaksis seperti yang banyak kita saksikan selama ini. Demikian juga fasilitas publik lain yang akrab dengan dunia anak, harus mampu menjadi media alternatif dengan memberikan telada berbahasa yang benar setelah para orang tua gagal menjadi “patron” dan anutan.
Ketiga, menyediakan buku bacaan yang sehat dan mendidik bagi anak-anak. Buku bacaan yang masih menggunakan bahasa yang kurang baik dan benar harus dihindarkan jauh-jauh dari sentuhan anak-anak. Proyek pengadaan Perbukuan Nasional harus benar-benar cermat dan teliti dalam menganalisis buku dari aspek bahasanya.
Melalui ketiga agenda tersebut, bahasa Indonesia diharapkan benar-benar mampu melahirkan generasi yang maju, mandiri, dan modern, yang pada gilirannya benar-benar akan menjadi bahasa komunikasi yang praktis dan efektif di tengah-tengah peradaban global yang terus gencar menawarkan perubahan dan dinamika kehidupan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang moden, tetap tetap menjadi jatidiri dari sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya. ***

RENDAHNYA tingkat apresiasi sastra di kalangan pelajar sudah lama mencuat ke permukaan. Berbagai macam forum diskusi digelar unluk menemukan solusinya. Terakhir, program ‘Sastrawan Masuk Sekolah’ diusung oleh Yayasan Indonesia, Majalah Horison, dan Depdiknas. Tidak main-main. Sastrawan-sastrawan papan atas semacam Taufiq Ismail, Sutardji Calzoum Bachri, Taufik Ikram Jamil, atau Hamid Jabar dilibatkan. Namun, seperti dapat ditebak, forum semacam itu hanya sekadar melahirkan sejumlah slogan dan retorika. Kondisi apresiasi sastra di kalangan pelajar tetap saja memprihatinkan.

Saya bukannya tidak setuju forum semacam diskusi sastra atau “Sastrawan Masuk Sekolah” digelar. Bagaimanapun juga, forum semacam itu bisa sangat berarti dalam upaya menumbuhkan minat pelajar terhadap sastra. Namun, menurut hemat saya, ada agenda yang lebih substansial untuk digarap,yakni pemberdayaan guru “sastra”. Dengan sengaja sastra diberi tanda kutip, sebab selama ini sastra belum menjadi sebuah mata ajar yang otonom dan mandiri. Sastra masih nunut pada pelajaran bahasa. Dengan kata lain, guru bahasa harus menjalankan tugas ganda. Selain mengajarkan materi kebahasaan, mereka juga menyajikan materi apresiasi sastra.

Kalau guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai, jelas tidak ada masalah. Mereka bisa mengajak siswa didiknya untuk ‘berlayar’ menikmati samudra sastra dan estetikanya. Melalui sastra, siswa bisa belajar banyak tentang persoalan hidup dan kehidupan, memperoleh “gizi” batin yang mampu mencerahkan hati nurani, sehingga sanggup menghadapi kompleks dan rumitnya persoalan kehidupan secara arif dan dewasa.
Namun, tidak semua guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai. Minat dan kecintaan guru bahasa terhadap sastra masih menjadi tanda tanya. Tidak berlebihan jika pengajaran sastra di sekolah cenderung monoton, kaku, bahkan membosankan.
Tidak semua guru bahasa mampu menjadikan sastra sebagai “magnet” yang mampu menarik minat siswa untuk mencintai sastra. Yang lebih memprihatinkan, pengajaran sastra hanya sekadar menghafal nama-nama sastrawan beserta hasil karyanya. Siswa tidak pernah diajak untuk menggumuli dan menikmati teks-teks sastra yang sesungguhnya.
Kalau kondisi semacam itu terus berlanjut bukan mustahil peserta.didik akan mengidap “rabun” sastra berkepanjangan. Implikasi lebih jauh, dambaan pendidikan untuk melahirkan manusia yang utuh dan paripurna hanya akan menjadi impian belaka.

Figur Sentral
Kini sudah saatnya dipikirkan pemberdayaan guru “sastra” dalam pengertian yang sesungguhnya. Format pemberdayaan guru semacam seminar, lokakarya, penataran, atau diklat yang cenderung formal dan kaku, tampaknya sudah tidak efektif. Forum non-formal semacam bengkel sastra barangkali justru akan lebih efektif. Mereka bisa saling berbagi pengalaman dan berdiskusi. Simulasi pengajaran sastra yang ideal bisa dipraktikkan borsama-sama, sehingga guru “sastra” memperoleh gambaran konkret lentang cara menyajikan apresiasi sastra yang sebenarnya kepada siswa.
Guru ‘sastra’ menjadi figur sentral dalam menaburkan benih dan menyuburkan apresiasi sastra di kalangan peserta didik. Kalau pengajaran sastra diampu oleh guru yang tepat, imajinasi siswa akan terbawa ke dalam suasana pembelajaran yang dinamis, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Sebaliknya, jika pengajaran sastra disajikan oleh guru yang salah, bukan mustahil situasi pembelajaran akan terjebak dalam atmosfer yang kaku, monoton, dan membosankan. Imbasnya, gema apresiasi sastra siswa tidak akan pemah bergeser dari “lagu lama”, terpuruk dan tersaruk-saruk.
Kini, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang terjabarkan dalam Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP) sudah diluncurkan. Dari sisi muatan materi ajar, KBK terkesan lebih ramping dibandingkan dengan Kurikulum 1994. Namun, dari sisi pendalaman materi pun KBK lebih intens dan konkret dalam memberikan bekal kompetensi kepada siswa.
Secara eksplisit, KBK sudah mencantumkan standar kompetensi dan kompelensi dasar yang harus dikuasai siswa. Konsekuensinya, guru harus benar-benar mumpuni dan berkompeten di bidangnya. Jika tidak, kegagalan KBK sudah menanti, menyusul kegagalan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Demikian juga halnya dengan pengajaran sastra. Guru bahasa yang sekaligus guru “sastra” jelas dituntut memiliki kompetensi dan talenta sastra yang memadai.
Pertanyaan yang muncul, sudah siapkah guru “sastra” melaksanakan KBK alias KTSP? Untuk menjawab pertanyaan ini, seyogyanya pemerintah segera melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui guru bahasa yang memiliki kompetensi dan minat di bidang sastra. Merekalah yang kelak diharapkan menjadi guru sastra yang mampu membawa dunia siswa untuk mencintai sastra.
Guru bahasa yang nihil talenta dan miskin minat sastranya tidak usah dibebani tugas ganda. Biarkan mereka berkonsentrasi di bidang kebahasaan, sehingga mampu memberikan bekal kompetensi kebahasaan secara memadai. Sebaliknya, biarkan pengajaran sastra diurus oleh guru bahasa yang benar-benar memiliki kompetensi dan minat di bidang sastra. Dengan spesialisasi semacam itu, kompetensi bahasa dan sastra siswa diharapkan bisa berkembang bersama-sama tanpa ada yang dianaktirikan. ***

Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi (negara), usia bahasa Indonesia sudah lebih separuh abad. Jika dianalogikan dengan kehidupan manusia, dalam rentang usia tersbeut mestinya sudah mampu mencapai tingkat “kematangan” dan “kesempurnaan” hidup, sebab sudsah banyak merasakan liku-liku dan pahit-getirnya perjalanan sejarah.
Namun, seiring dengan bertambahnya usia, bahasa Indonesia justru dihadang banyak masalah. Pertanyaan bernada pesimis pun bermunculan. Mampukah bahasa Indonesia menjadi bahasa budaya dan bahasa Iptek yang berwibawa dan punya prestise tersendiri di tengah-tengah dahsyatnya arus globalisasi? Mampukah bahasa Indonesia bersikap luwes dan terbuka dalam mengikuti derap peradaban yang terus gencar menawarkan perubahan dan dinamika? Masih setia dan banggakah para penuturnya dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang efektif di tengah-tengah perubahan dan dinamika itu?

Sementara itu, jika kita melihat kenyataan di lapangan, secara jujur harus diakui, bahasa Indonesia belum difungsikan secara baik dan benar. Para penuturnya masih dihinggapi sikap inferior (rendah diri) sehingga merasa lebih modern, terhormat, dan terpelajar jika dalam peristiwa tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan maupun tulis, menyelipkan setumpuk istilah asing – padahal sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kita lebih suka menggunakan istilah babbysitter, catering, tissue, snack, production house, atau airport, daripada pramusiwi, jawaboga, selampai, kudapan, rumah produksi, atau bandar udara.
Agaknya pemahaman, penghayatan, dan penghargaan kita terhadap bahasa nasional dan negara sendiri belum tumbuh secara maksimal dan proporsional. Padahal, tak henti-hentinya pemerintah menganjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahkan, juga menunjukkan perhatian yang cukup besar dan serius dalam upaya menumbuhkembangkan bahasa Indonesia. Melalui “tangan panjang”-nya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), pemerintah telah meluncurkan beberapa kaidah kebahasaan baku agar dapat dijadikan sebagai acuan segenap lapisan masyarakat dalam berbahasa Indonesia, seperti Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (EYD), Pedoman Umum pembentukan Istilah (PUPI), Tata Bahasa Indonesia Baku (TBIB), maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Akan tetapi, beberapa kaidah yang telah dikodifikasi dengan susah-payah itu tampaknya belum banyak mendapatkan perhatian masyarakat luas. Akibatnya bisa ditebak. Pemakaian bahasa Indonesia rendah: kalimatnya rancu dan kacau, kosakatanya payah, dan secara semantik sulit dipahami maknanya. Anjuran untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar seolah-olah hanya bersifat sloganistis, tanpa tindakan nyata dari penuturnya.

Bahasa Kedua
Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa masyarakat seolah-olah cuek dan masa bodoh terhadap segala macam kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan sebagai acuan?
Menurut hemat penulis, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua sebab yang cukup mendasar. Petama, dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia hanyalah merupakan bahasa kedua setelah bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Keadaan semacam ini, paling tidak ikut memengaruhi rendahnya pemahaman, penghayatan, dan penghargaan penutur terhadap bahasa Indonesia, sebaba mereka telah terbiasa bertutur dengan menggunakan kerangka berpikir bahasa daerah, sehingga menjadi “gagap” ketika mereka harus menggunakan bahasa Indonesia secara langsung.
Kedua, kesalahan dalam ber bahasa Indonesia lolos dari jerta hukum. Tampaknya tak ada sebuah ayat pun dalam hukum kita yang memberikan perhatian terhadap para penutur yang dengan sengaja “merusak” bahasa. Akibatnya, mereka bisa leluasa dalam mempermainkan dan memanipulasi bahasa sesuai dengan selera dan kepentingannya, tanpa ada rasa takut terkena denda atau sanksi apa pun.
Kedua sebab mendasar di atas diperparah lagi dengan masih banyaknya tokoh masyarakat tertentu yang seharusnya menjadi anutan, tetapi nihil perhatiannya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yuang baik dan benar. Dalam situasi masyarakat paternalistik seperti di negeri kita, keadaan semacam itu jelas sangat tidak menguntungkan, sebab masyarakat akan ikut latah, beramai-ramai meniru bahasa tutur tokoh anutannya sebagai bentuk pnghormatan dalam versi lain.

Revitalisasi
Selain kondisi yang kurang kondusif seperti di tersebut di atas, bobot dan mutu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah pun tak henti-hentinya dipertanyakan. Hal ini memang beralasan, lantaran sekolah diyakini sebagai institusi yang diharapkan mampu melahirkan generasi bangsa yang memiliki kebanggan terhadap bahasa nasional dan negaranya, berkedisiplinan dan berkesadaran tinggi untuk berbahasa yang baik dan benar, serta punya penghargaan yang memadai terhadap bahasa Indonesia.
Namun, yang terjadi hingga saat ini, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dinilai belum menunjukkan hasil optimal seperti yang diharapkan. Proses pembelajarannya berlangsung timpang; seadanya, tanpa bobot, dan monoton sehingga peserta didik terpasung dalam suasana pembelajaran yang kaku dan membosankan. Singkatnya, pembelajaran bahasa Indonesia masih memprihatinkan hasilnya, keterampilan berbahasa siswa rendah, sehingga tidak mampu mengungkapkan gagasan dan pikirannya secara logis, runtut, dan mudah diapahami.
Keadaan semacam itu jelas sangat memprihatinkan kita semua, sebab –seperti dikemukakan J.S. Badudu (1994)– bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sangat penting bukan saja karena bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang terpenting dalam masyarakat, melainkan juga karena penguasaan bahasa Indonesia yang baik akan sangat membantu siswa dalam memahami mata pelajaran lain yang menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin seorang siswa mampu belajar fisika, matematika, biologi, atau kimia, kalau penguasaan bahasanya nol.
Kondisi pembelajaran bahasa Indonesia yang demikian memprihatinkan, mau atau tidak, mengharuskan kita untuk melakukan langkah “revitalisasi”, yaitu dengan menghidupkan dan men\ggairahkan kembali proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah didukung semnagt guru yang profesional dan gairah siswa yang terus meningkat intensitasnya dalam belajar dan berlatih berbahasa.
Langkah “revitalisai” yang mesti ditempuh, di antaranya, pertama, menciptakan dan mengembangkan profesionalisme guru. Upaya menciptakan profesionalisme hendaknya dimulai sejak calon guru menempuh pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) agar kelak setelah benar-benar menjadi guru tidak asing lagi dengan dunianya dan siap pakai. Jelas, tuntutan ideal semacam ini bukan tugas yang ringan bagi LPTK, sebab selain harus mampu mencetak lulusab yang punya kemampuan akdemik tinggi, juga ahrus memiliki integirtas kepribadian yang kuat dan keterampilan mengajar yang andal.
Kedua, guru hendaknya tidak terlalu banyak dibebani oleh tuntutan kurikulum yang dapat “memasung” kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Misalnya, seorang siswa dikatakan tunbtas belajar apabila mendapatkan nilai 6,5 dan secara klasikal siswa yang mendapatkan nilai 6,5 ke atas mencapai 85%. Target yang sudah menjadi “harga mati” inis ering membuat guru terpaksa mengambil jalan pintas dengan menyuapi peserta didiknya dengan setumpuk teori dan definisi. Akibatnya, nilai siswa memang tinggi, tetapi keterampilan berbahasanya rendah lantaran tak pernah dibiasakan dan dilatih berbahasa dengan baik dan benar.
Tujuan pembelajaran bahasa bukanlah untuk menjadikan siswa sebagai ahli bahasa, melainkan sebagai seorang yang dapat menggunakan bahasa untuk keperluannya sendiri, dapat memanfaatkan sebanyak-banyaknya apa yang ada di luar dirinya dari mendengar, membaca, dan mengalami, serta mampu berkomunikasi dengan orang di sekitarnya tentang pengalaman dan pengetahuannya.
Ketiga, buku paket yang “wajib” dipakai hendaknya diupayakan untuk dicarikan buku ajar yang sesuai dengan tingkat kematangan jiwa dan latar belakang sosial-budaya siswa. Hal ini perlu dipikirkan, sebab bahan ajar yang ada dalam buku paket dinilai belum sepenuhnya mampu menarik minat dan gairah siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
Dan keempat, guru bahasa bahasa hendaknya diberi kebbeasan untuk mengembangkan kreativitasnya di sekolah secara bebas dan leluasa, tanpa harus diindoktrinasi dengan berbagai macam bentuk tekanan tertentu yang justru akan menjadi kendala dalam mewujudkan situasi pembelajaran yang ideal.
“Revitalisasi” tersebut hendaknya juga diimbangi pula dnegan peran-serta masyarakat agar bisa menciptakan sauasana kondusif yang mampu merangsang siswa untuk belajar dan berlatih berbahasa Indonesia secara baik dan benar, dengan cara memberikan teladan yang baik dalam peristiwa tutur sehari-hari. Demikian pula media massa (cetak/elektronik) hendaknya juga menaruh kepedulian yang tinggi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasan yang berlaku.
Jika langkah “revitalisasi” di atas dapat terwujud, maka tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah bukan mustahil diraih, anjuran pemerintah untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada seluruh masyarakat pun tidak akan bersifat sloganistis. Bahkan, mungkin pada gilirannya nanti bahasa Indonesia benar-benar akan menjadi bahasa budaya dan bahasa Iptek yang wibawa dan punya prestise tersendiri di era globalisasi, luwes dan terbuka, dan para penuturnya akan tetap bangga dan setia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang efektif di tengah derap peradaban zaman. Sebab, jutaan generasi yang memiliki kebanggaan dan kecintaan terhadap bahasa nasional dan negaranya akan lahir dari sekolah. ***

Tak seorang pun dapat membantah bahwa guru berada di garda depan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka telah melahirkan banyak dokter, insinyur, menteri, bahkan presiden. Tidak heran apabila guru dielu-elukan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Namun, banyak kalangan menilai, kesejahteraan guru belum sepadan dengan gelar luhur dan mulia yang disandangnya. Iwan Fals lewat lirik “Oemar Bakri” pun tersentuh hatinya menyaksikan nasib guru yang tak pernah berubah sepanjang zaman. “Datang ke sekolah membawa tas dari kulit buaya, naik sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang …” Sungguh ironis, sampai-sampai polisi pun tidak lagi hormat pada guru. Begitulah sosok guru Oemar Bakri di mata sang “seniman rakyat” itu. Guru tidak lagi menjadi figur yang terhormat dan berwibawa.

Zaman memang telah berubah. Pergeseran nilai menyergap di segenap lapis dan lini kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keluhuran budi dan cerahnya akal budi (nyaris) luntur tergerus oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung memanjakan nilai konsumtivisme, materialisme, dan hedonisme. Banyak orang yang makin cuek dan masa bodoh terhadap keagungan nilai kejujuran, keuletan, atau kebersahajaan. Sukses seseorang pun semata-mata dinilai dari kemampuannya menumpuk harta, tanpa memedulikan dari mana harta itu diperoleh.
Dalam kondisi zaman yang makin memberhalakan gebyar duniawi semacam itu, profesi guru pun makin tidak dilirik dan diminati generasi muda. Secara sosial, pamor guru pun semakin redup. Kalau hanya mengandalkan penghasilannya sebagai guru, hampir mustahil seorang guru bisa hidup layak di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kian gencar memanjakan nafsu keduniawian. Jangan heran apabila banyak guru yang terpaksa nyambi jadi tukang ojek, penjual rokok ketengan, atau calo, sekadar untuk bisa mengikuti “ombyaking zaman”.
Bagaimana mungkin seorang guru bisa menjalankan tugas dan fungsiya secara profesional kalau masih dibebani oleh thethek-mbengek urusan perut? Bagaimana mungkin seorang guru bisa menjalankan tugasnya dengan tenang dan nyaman kalau harus terus memikirkan keluarganya yang sakit akibat minimnya jaminan kesehatan? Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengikuti laju informasi yang demikian cepat kalau tak sanggup langganan koran atau internet? Padahal, dunia ilmu pengetahuan dan informasi terus berkembang. Bagaimana bisa membikin siswa didiknya cerdas kalau dirinya sendiri buta informasi dan “gaptek” (baca: gagap teknologi)? Tidak berlebihan jika pada akhirnya mutu pendidikan di negeri ini hanya “jalan di tempat”, bahkan mengalami kemunduran.
Sungguh menarik data yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasli Djalal, sebagaimana dilansir sebuah surat kabar nasional. Menurutnya, terdapat hampir separo dari sekitar 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar. Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Lebih rinci disebutkan, saat ini yang tidak layak mengajar atau menjadi guru sekitar 912.505. Terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK.
Kondisi ini jelas amat kontras dengan mutu pendidikan di negeri jiran yang dulu menimba ilmu kepada bangsa kita. Konon, guru-guru di negeri jiran, seperti Malaysia atau Singapura bisa hidup lebih dari cukup hanya dengan mengandalkan penghasilannya sebagai guru. Para penguasa negeri itu benar-benar memosisikan guru pada aras yang mulia dan terhormat dengan memberikan jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang amat memadai. Implikasinya, mutu pendidikan di negeri itu melambung bak meteor, makin jauh meninggalkan dunia pendidikan kita yang (nyaris) tak pernah bergeser dari keterpurukan. Hal itu bisa dilihat dari kualitas HDI (Human Development Index) negeri-negeri tetangga yang jauh berada di atas kita.

“Kemauan Politik”
Sudah banyak kalangan yang risau terhadap nasib guru. Organisasi profesi semacam PGRI, misalnya, sudah pernah “nglurug” besar-besaran ke Jakarta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru. Demikian juga para pakar, pengamat, dan pemerhati pendidikan. Tak henti-hentinya mereka berteriak menyuarakan opininya melalui berbagai media massa.
Gerakan massa dan berbagai tekanan terhadap pemerintah baru surut setelah presiden dengan persetujuan DPR memutusan dan menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 30 Desember 2005 yang lalu. Lahirnya UU ini jelas membawa angin segar bagi guru dan dosen. Setidaknya, pemerintah sudah menunjukkan “kemauan politik” untuk mengangkat harkat dan martabat guru pada aras yang lebih terhormat.
Dalam pasal 14 ayat (1), misalnya, dinyatakan bahwa setiap guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Apakah yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum? Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Bahasa sederhananya, ke depan seorang guru profesional berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang jumlahnya sangat “aduhai” untuk ukuran guru di Indonesia pada umumnya.
Bagi kebanyakan guru di Indonesia, tambahan penghasilan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan mengingat penghasilan guru di Indonesia pada umumnya relatif rendah. Rendahnya penghasilan guru di Indonesia semakin terasa apabila dibandingkan dengan penghasilan guru di negara yang kinerja pendidikannya relatif memadai seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat (AS).
Akan tetapi, tunggu dulu! Untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang “aduhai” itu bukanlah persoalan yang mudah. Dalam pasal 16, misalnya, ditetapkan bahwa (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Itu artinya, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik jangan bermimpi untuk mendapatkan tunjangan profesi yang setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok. Persoalannya sekarang ialah bagaimanakah cara guru untuk memperoleh sertifikat pendidik itu?
Sekarang ini sedang diperbincangkan kualifikasi guru yang dapat diuji sertifikasi; artinya tidak semua guru dapat dilakukan uji sertifikasi. Guru yang dapat diuji sertifikasi ialah guru yang memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam PP dan UU; dalam hal ini PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan UU Guru.
Untuk menjadi guru SD (atau MI) misalnya. Pasal 29 ayat (2) PP SNP secara eksplisit menyebutkan pendidik (guru) pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI. Implikasinya ialah, untuk mendapatkan sertifikasi pendidik atau dapat diuji sertifikasi maka seorang guru SD setidak-tidaknya harus berpendidikan D-IV atau S1.
Berapakah guru SD yang telah memenuhi kualifikasi akademik D-IV atau S1? Menurut data Balitbang Depdiknas, secara nasional baru sekitar 8 persen guru SD yang memiliki pendidikan minimal sarjana. Itu berarti, dari sekitar 1,2 juta guru SD yang dimungkinkan diuji sertifikasi hanya 8 persen saja. Permasalahannya sekarang ialah bagaimana nasib guru yang 92 persen atau sekitar 1,1 juta orang jumlahnya. Di luar SD banyak guru SMP, SMA dan SMK yang bernasib sama; demikian pula dengan guru (pendidik) TK dan PAUD, meskipun dengan variasi angka yang berbeda-beda. Itu artinya, untuk mendapatkan tunjangan profesi, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1 harus melalui perjalanan yang cuku panjang dan berliku.

Tunjangan Fungsional
Sementara itu, untuk tunjangan fungsional, menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Fasli Jalal, sebagaimana dilansir sebuah media cetak nasional, tahun 2007 sudah pasti akan dialokasikan anggarannya. Meski demikian, tunjangan fungsional masih dimungkinkan untuk diberikan pada guru bila terjadi perubahan APBN 2006. Besaran tunjangan fungsional beragam, dan pemerintah sedang menghitung. Diperkirakan tunjangan fungsional sedikit lebih rendah dibanding gaji pokok. “Kami memperkirakan tunjangan fungsional untuk seluruh guru, baik negeri maupun swasta memerlukan dana Rp 17 triliun. Kalau ada anggarannya di APBN 2006, mungkin tunjangan fungsional bisa mulai diberikan. Tetapi yang pasti, tahun 2007 pasti sudah kami anggarkan,” jelas Fasli.
Sementara menyangkut tunjangan profesi, pemerintah akan segara membuat peraturan agar guru bisa segera mendapat sertifikat pendidik. Dalam enam bulan, akan segera turun peraturan mengenai akreditasi perguruan tinggi yang berhak mengeluarkan sertifikat pendidik. “Akan kita atur agar proses mendapat sertifikat profesi tidak KKN, bagaimana guru yang ada di daerah juga dapat mengambil sertifikat profesi. Siapa yang harus didahulukan mengambil sertifikat pendidik, akan kita buat aturannya,” katanya.
Guru-guru berstatus sarjana dan sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 20 tahun akan didahulukan. Diharapkan pada tahun ajaran 2006/2007, proses sertifikasi pendidik sudah dimulai. Direncanakan pada tahun 2006 akan dilakukan proses sertifikasi pada 150.000 guru negeri dan 100.000 guru swasta. Sementara bagi guru yang belum bergelar sarjana tetapi mengajar puluhan tahun, akan diberi kemudahan. “Kita akan minta ada perlakuan khusus bagi mereka. Masa kerja, dan cara mengajar mereka di kelas, semua akan diperhitungkan. Tidak harus mereka harus kuliah sarjana baru kemudian profesi,” jelasnya. Saat ini diperkirakan 470.000 guru negeri yang sudah mempunyai gelar sarjana. Sementara dari 900.000 guru swasta, belum diketahui berapa yang bergelar sarjana.
Seandainya sudah banyak guru yang memiliki sertfikat profesi, apakah ada jaminan adanya peningkatan mutu pendidikan? Jika berkaca pada pengalaman negara-negara maju, program peningkatan kualitas dan profesionalisme guru memang diperlukan, apa pun namanya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah beberapa negara dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Di Amerika Serikat, dimulai dengan munculnya reformasi pendidikan yang diinisiasi oleh keberadaan laporan federal yang berjudul A Nation at Risk pada 1983. Laporan ini lantas melahirkan laporan penting berjudul A Nation Prepared: Teachers for 21st Century. Dalam laporan tersebut, direkomendasikan adanya pembentukan National Board for Professional Teaching Standards, dewan nasional standar pengajaran profesional di Amerika Serikat pada 1987. Demikian juga di Jepang, UU Guru ada sejak 1974 dan UU Sertifikasi pada 1949. Sementara di Cina, UU Guru hadir pada 1993 dan PP Kualifikasi Guru pada 2001.
Jika program sertifikasi guru dijalankan, maka pada 2011 sekitar 1,3 juta guru dengan predikat pendidik profesional yang memerlukan gaji dan tunjangan profesi mencapai 77,46 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih besar dua kali lipat dari total pengeluaran untuk gaji pada 2005.
Angka yang fantastis itu pun belum menyangkut berbagai hal yang secara substansial perlu dibenahi untuk menciptakan guru berkualitas sesuai tuntutan masa depan. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru, bukan jaminan kinerja guru akan menjadi lebih baik. Pada masa penjajahan, dengan kualifikasi pendidikan yang jauh lebih rendah, guru dipandang lebih berhasil melahirkan lulusan yang bermutu.
Meski tidak bisa diperbandingkan sepenuhnya dengan situasi saat ini, tetapi setidaknya kenyataan itu mengingatkan bahwa kualifikasi akademik hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah. Apalagi bila formalitas yang lebih dikejar, bukan substansinya. Peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S1, menjadi tidak bermakna bila gelar kesarjanaan yang diperoleh guru tidak relevan dengan yang ia ajarkan sehari-hari di kelas, atau didapat melalui jalan pintas. Profesionalisme guru bukan barang sekali jadi, bim salabim. Hambatan menjadi guru profesional sangat banyak. Hubungan antarsesama guru dan kepala sekolah lebih banyak bersifat birokratis dan administratif, sehingga tidak mendorong terbangunnya suasana dan budaya profesional akademik di kalangan guru. Guru pun kian terjebak jauh dari prinsip profesionalitas. Jauh dari buku, kebiasaan diskusi, menulis, apalagi riset. Oleh karena itu, pembenahan dan peningkatan mutu guru harus berlaku sepanjang kariernya.
Pekerjaan rumah yang tak kalah besar ialah mendidik calon guru demi menciptakan generasi guru baru yang intelek, transformatif dan profesional. Bukan sekadar tukang dan operator. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Mau tidak mau, perlu dikaji terlebih dahulu lembaga yang selama ini menghasilkan tenaga guru. Tidak ada salahnya, lembaga pendidikan yang melahirkan tenaga guru belajar dari Fakultas Kedokteran yang mencetak tenaga dokter. Sebuah proses pembelajaran yang ajeg dan meyakinkan, semua pihak percaya dan yakin pada profesionalisme dokter (meski akhir-akhir ini banyak kasus tentang mal praktik). Setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan dokter, ia berhak atas gelar akademis sarjana kedokteran atau dahulu disebut dokter muda. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan profesi dokter (ko-asistensi) di rumah sakit yang ditentukan, minimal dua tahun. Di sinilah kawah candradimuka untuk menjadi seorang dokter. Merupakan medan nyata (emphirical field) kerja dokter setelah proses teoritis selama manjalani pendidikan kedokteran. Setelah dinyatakan lulus ujian profesi dokter, barulah ia berhak disebut dokter (dr).
Pemeliharaan profesi dokter pun didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mewajibkan dokter untuk mengabdi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di daerah yang ditentukan, atau dapat diganti dengan kompensasi tertentu yang dianggap tidak mengurangi nilai pengabdian dan profesionalisme. Demikian juga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atau asosiasi profesi guru apa pun namanya, harus dapat berjuang untuk memelihara profesi guru.
Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka, apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik; bukan mendiamkannya atau malahan menyalahkannya.
Menjadi guru bukan sebuah proses yang hanya dapat dilalui, diselesaikan dan ditentukan melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Karena menjadi guru menyangkut perkara hati, mengajar adalah profesi hati. Hati harus banyak berperan atau lebih daripada budi. Oleh karena itu, pengolahan hati harus mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu pemurnian hati atau motivasi untuk menjadi guru.
Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenal diri dan kehendak untuk memurnikan keguruannya. Mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional.
Harus disadari, kondisi guru seperti yang tecermin saat ini, merupakan keprihatinan bersama. Kondisi ini yang harus dihadapi, bukan menjadi ajang untuk menyangkal atau malah menyalahkan pihak tertentu. Dari itu semua, yang paling berkepentingan adalah pribadi guru sendiri. Namun, itu jangan sampai untuk mematahkan semangat rekan guru yang masih ingin menghidupi keguruannya. ***

“Digugu lan ditiru!” Begitulah akronim yang diberikan oleh orang-orang tua kita pada zaman dulu terhadap figur seorang guru. Kata-katanya mesti dapat dipercaya, perilakunya pun dapat diteladani. Ungkapan itu menyiratkan betapa besarnya tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang guru.

Ya, tempo doeloe, ketika institusi pendidikan kita masih berbentuk pertapaan atau padepokan yang begitu bersahaja, resi memang benar-benar menjadi sosok yang terhormat dan bermartabat. Mereka menjadi figur anutan, pinjunjul, mumpuni, berwibawa, dan disegani. Apa kata sang resi menjadi “sabda” tak terbantahkan. Institusi pertapaan tak ubahnya “kawah candradimuka”, tempat seorang resi menggembleng para cantrik agar kelak menjadi sosok yang arif, tangguh, kaya ilmu, memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi. Di mata masyarakat, kehadiran seorang resi pun begitu tinggi citranya. Bermartabat, terhormat, dan memiliki legitimasi sosial yang mengagumkan. Masyarakat benar-benar respek terhadapnya. Tidak jarang sang resi menjadi sumber informasi, sumber “sugesti”, atau sumber inspirasi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul.

Namun, zaman telah berubah. Mengharapkan sosok guru yang pinunjul, mumpuni, dan disegani seperti seorang resi, tampaknya terlalu berlebihan. Di hadapan siswa, kata-kata guru bukan lagi “sabda” yang mesti diturut. Bahkan, dalam banyak hal, guru harus lebih sering mengelus dada, merenungi nasibnya yang kurang beruntung. Dengan tingkat kesejahteraan yang minim, status sosial guru pun semakin tersisih di tengah-tengah masyarakat yang cenderung memberhalakan hal-hal yang bersifat duniawi dan kebendaan.
Guru juga manusia. Punya hati dan rasa. Mereka juga butuh sandang, pangan, dan papan yang layak. Ketika semua itu belum terpenuhi, salahkah jika guru harus “membanting tulang”, mencari penghasilan tambahan? Bagaimana mungkin guru bisa mengajar sekaligus mendidik secara total dan intens kalau masih harus memilikirkan tuntutan kebutuhan hidup?
Sementara itu, pada sisi lain, masyarakat tetap menuntut agar guru tampil perfect dan sempurna bagaikan seorang resi. Mumpuni ilmunya, terampil mengajar, sekaligus menjadi teladan bagi siswa didiknya. Dalam bahasa sekarang, guru harus benar-benar tampil profesional; sebagai agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
Menyikapi kondisi semacam itu, bisa dipahami kalau pemerintah berupaya serius untuk mengembalikan ke-“resi”-an seorang guru. UU Guru dan Dosen pun diluncurkan Desember 2005 yang lalu. Dalam UU itu, kesejahteraan guru cukup menggiurkan lantaran akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
Namun, untuk memperoleh hak-hak guru semacam itu, tampaknya bukan perkara mudah. Guru harus memiliki sertifikat pendidik. Prosesnya pun cukup rumit dan berliku. Minimal harus berpendidikan D-4/S-1. Belum lagi terhitung pelaksanaan program sertifikasi yang mesti ditempuhnya.
Nah, haruskah guru terpaksa “gigit jari” ketika gagal memiliki sertifikat pendidik akibat rumitnya prosedur birokrasi yang mesti ditempuhnya? Lantas, kapan sosok guru bisa menjelma menjadi seorang “resi” ketika mereka masih harus memikirkan tuntutan kebutuhan hidup akibatnya minimnya tingkat penghasilan? Kita berharap, semoga program sertifikasi mampu menjawab semua pertanyaan itu melalui kebijakan yang lebih visioner dan manusiawi. ***

Usai sudah hajat nasional berlabel Ujian Nasional (UN) yang paling menyita perhatian publik pendidikan itu digelar. Hasilnya pun sudah sama-sama kita lihat. Baik, di tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA, terjadi kenaikan persentase kelulusan yang dianggap “luar biasa”. Sampai-sampai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang untuk pertama kalinya menggelar UN merasa bangga dan bertepuk dada atas keberhasilan itu. Persentase kelulusan sebesar 90% lebih dinilai sebagai awal meningkatnya mutu pendidikan nasional.

BSNP boleh bangga dengan kenaikan persentase kelulusan itu. Namun, banyak kalangan menilai, pemerintah keliru jika menerapkan UN menjadi alat ukur bagi kelulusan pelajar SMA/SMK/MA dan SMP. Padahal, seharusnya UN hanya menjadi standar pemetaan kondisi sekolah dan alat evaluasi kualitas pendidikan di Indonesia. Yang lebih menyedihkan adalah nasib anak-anak yang tergolong “jenius” yang bernasib kurang beruntung. Mereka sudah bersusah-payah berhasil menembus “barikade” ketatnya persaingan memerebutkan kursi perguruan tinggi. Namun, apa boleh buat. Angka “keramat” 4,26 gagal ia raih pada mata pelajaran tertentu yang diujikan secara nasional. Alhasil, anak-anak jenius itu terpaksa harus terampas masa depannya akibat kebijakan yang dinilai kurang menghargai potensi anak-anak bangsa.

Banyak kalangan menilai, UN sangat tidak akomodatif terhadap proses pembelajaran, mutu, dan tingkat kesukaran soal, serta mekanisme penilaian atau scoring. Belum lagi jika menjelang UN terjadi mobilisasi kegiatan berupa penyiasatan soal-soal berkedok bimbingan belajar di luar persekolahan, serta kecurangan selama UN berlangsung. Siswa lebih banyak diasah menyiasati soal melalui bimbingan belajar ketimbang mengoptimalkan pemahaman mendasar terhadap ilmu yang ditransformasikan di sekolah bersangkutan. Padahal, peningkatan mutu pendidikan harus memerhatikan banyak aspek, termasuk tingkat kesukaran soal dan seberapa jauh siswa memahami secara mendasar materi pelajaran yang diujikan. Nilai UN yang diraih siswa juga tidak menjamin bahwa siswa punya kemampuan mendasar dalam memahami prinsip ilmu yang transformasif.
Ini tidak berarti bahwa UN harus ditiadakan. UN tetap dilaksanakan, tetapi bukan lagi sebagai alat ukur kelulusan siswa, melainkan mengembalikannya hanya sebagai alat pemetaan pendidikan dan sekolah bagi kepentingan perbaikan kebijakan dan pembenahan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang belum maju.
Yang lebih urgen dipikirkan adalah bagaimana mengemas UN agar tidak menjadi “pembunuh” masa depan anak, tetapi justru bisa menjadi pemicu anak untuk meningkatkan potensi dan aset diri yang dimilikinya. Hal ini penting dipikirkan, sebab UN selama ini dinilai amat mengebiri potensi dan aset diri siswa.

Implikasi Sosial
Disadari atau tidak, UN tahun ini yang mematok angka keramat 4,26, telah membawa implikasi sosial yang cukup kompleks. Pertama, pihak sekolah merasa tidak nyaman karena harus menghadapi serbuan orang tua murid yang anaknya gagal meraih predikat lulus. Para orang tua murid umumnya tidak mau tahu terhadap ketentuan dan Prosedur Operasi Standar (POS) yang ditetapkan BSNP. Yang mereka pahami, si anak harus lulus tepat waktu. Apalagi, mereka telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk keperluan si anak selama menimba ilmu di bangku sekolah. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit, biaya sekolah yang mahal sering menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid yang berpenghasilan pas-pasan. Jika si anak tidak lulus, hasil jerih payah mereka seolah-olah tak ada harganya. Apalagi, sudah ada ketegasan dari Depdiknas bahwa tahun ini tidak akan ada ujian ulang. Untuk meraih predikat lulus, siswa harus mengikuti ujian penyetaraan paket B atau paket C. Namun, kebijakan alternatif ini dinilai hanya merupakan kebijakan “dadakan” untuk mengurangi merembetnya efek sosial yang lebih luas. Substansinya sudah jauh menyimpang, sebab paket B atau C sebenarnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang hanya sekadar memburu ijazah, bukan ilmu.
Kedua, pihak sekolah harus menghadapi ledakan jumlah siswa yang tidak lulus sehingga dikhawatirkan akan menghambat kelancaran pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran berikutnya. Sebagai ilustrasi, jumlah siswa di sebuah SMP yang mengikuti UN pada tahun ini 160 siswa (empat kelas). Dari jumlah tersebut, siswa yang tidak lulus, misalnya 80 siswa (dua kelas). Ini artinya, pada tahun pelajaran berikutnya, sekolah hanya bisa menerima siswa baru dua kelas sesuai dengan daya tampungnya. Lantas, harus belajar ke mana 80 calon siswa baru yang semestinya berhak menikmati bangku SMP tersebut?
Ketiga, secara psikologis anak yang tidak lulus akan dihinggapi sikap inferior dan rendah diri secara berlebihan akibat stigma “bebal dan bodoh” yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dampak psikologis semacam ini, disadari atau tidak, memiliki daya “pembunuh” yang luar biasa terhadap motivasi anak dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang terbelah (split personality), menjadi anak-anak yang terampas masa depannya akibat vonis “bebal dan bodoh” yang mereka terima.
Dalam konteks demikian, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan, POS UN yang ditetapkan oleh BSNP telah menciptakan kecemasan yang menghantui stakeholder pendidikan: siswa, orang tua, dan sekolah. Guru-guru kelas III, khususnya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika yang naskah soal UN-nya dibuat oleh pusat, banyak yang stres dan selalu dihinggapi kecemasan karena khawatir mata pelajaran yang diampunya menjadi “kambing hitam” dan biang penyebab ketidaklulusan siswa.
Bagi guru kelas III, saat-saat menjelang pelaksanaan UN adalah situasi yang menegangkan dan mendebarkan sehingga harus memeras otak dan menempuh berbagai cara untuk menyiapkan siswa didiknya dalam menghadapi UN; entah melalui les, drill soal-soal, atau pemadatan materi. Belum lagi menghadapi tuntutan dan tekanan dari atasan yang “mewajibkan” mereka untuk menjadi “dewa penyelamat” citra dan nama baik sekolah.

Mengebiri Perbedaan
Siapa pun setuju, mutu pendidikan di negeri ini harus ditingkatkan. Sudah saatnya bangsa ini memiliki generasi-generasi masa depan yang andal dan mumpuni sehingga mampu berkiprah dan proaktif dalam menghadapi tantangan zaman di tengah-tengah peradaban global, tidak hanya sekadar jadi penonton. Namun, terlalu naif jika mutu pendidikan semata-mata diukur berdasarkan tinggi rendahnya batas kelulusan siswa.
Penentuan kriteria kelulusan 4,26 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, pada hemat saya, justru memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu tidak diakuinya perbedaan kemampuan siswa secara individual, bahkan bisa dibilang telah mengebiri perbedaan individual anak yang seharusnya ditumbuhkembangkan secara optimal di bangku sekolah sesuai dengan talenta mereka masing-masing.
Secara alamiah dan kodrati, anak-anak pada hakikatnya memiliki perbedaan kemampuan. Anak yang menonjol di bidang kesenian misalnya, belum tentu berkemampuan yang sama di bidang eksakta. Anak yang menonjol di bidang ilmu-ilmu sosial, bisa saja lemah penguasaannya terhadap ilmu-ilmu alam. Demikian pula anak-anak yang memiliki talenta di bidang olahraga, bisa jadi mereka memiliki kelemahan dalam menguasai bidang yang lain.
Namun dengan patokan angka keramat 4,26, muncul kesan kemampuan anak-anak hendak diseragamkan. Mereka harus memiliki standar kemampuan yang sama untuk semua bidang ajar yang diujikan. Agar bisa lulus, mereka harus mendapatkan nilai minimal 4,26 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan. Akibat keputusan tersebut, bisa saja terjadi seorang peserta UN — sebut saja si A– yang mendapatkan nilai rata-rata 7,50 terganjal kelulusannya karena ada salah satu mata pelajaran yang nilainya di bawah 4,26. Dan faktanya, memang telah banyak anak di tingkat SLTP maupun SLTA yang menjadi korban.
Sebaliknya, siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 4,51- sebut saja si B– karena secara kebetulan nilai setiap mata pelajaran dapat melompati angka keramat 4,26, bisa meraih predikat lulus, memperoleh ijazah, dan berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kalau mau jujur, si A jelas lebih bermutu karena hanya memiliki kelemahan pada salah satu mata ujian dibandingkan dengan si B yang memiliki kemampuan pas-pasan yang merata di semua mata ujian. Pertanyaannya sekarang, generasi masa depan macam apakah yang diinginkan negeri ini. Generasi semacam si A yang berkemampuan menonjol di bidang tertentu atau generasi semacam si B yang berkemampuan pas-pasan secara merata di berbagai bidang? Jika generasi semacam si B yang dibutuhkan, lantas untuk apa program penjurusan di SMA/MA/SMK atau fakultas di perguruan tinggi? Sia-sia saja program “spesialisasi” itu diterapkan jika pada kenyataannya perbedaan kemampuan anak secara individual dikebiri dan tidak diapresiasi.
Jika generasi semacam si B yang lebih dibutuhkan, harus ada pemikiran ulang dalam menetapkan kriteria kelulusan siswa pada tahun-tahun mendatang. Patokan yang digunakan bukan batas nilai minimal untuk setiap mata pelajaran, melainkan batas nilai minimal rata-rata untuk semua mata pelajaran yang diujikan, misalnya dengan mematok nilai rata-rata akhir 6,01. Dengan cara demikian, kelemahan siswa pada mata pelajaran tertentu bisa tertutup oleh keunggulan siswa pada mata pelajaran yang lain. Langkah ini akan lebih banyak manfaatnya daripada membiarkan jutaan anak bangsa di negeri ini terampas masa depannya. Kriteria kelulusan dengan menggunakan nilai rata-rata akhir, pada hemat saya, lebih masuk akal dan memanusiakan peserta didik secara utuh. Kemampuan individual siswa diakui dan dihargai, sehingga anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang tertentu tidak menjadi “kelinci percobaan” yang sia-sia akibat kebijakan yang belum teruji benar kesahihannya.
Yang perlu dipikirkan, harus ada penegakan hukum secara jelas dan tegas untuk mengantisipasi munculnya kecurangan dan manipulasi nilai yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pengawasan dan koreksi UN harus benar-benar dilakukan secara ketat, fair, jujur, adil, dan transparan. Mereka yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan dan manipulasi nilai harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, bukan mustahil negeri ini akan memiliki sistem pelaksanaan UN yang benar-benar objektif dan akuntabel. ***